Di tengah perkembangan industri teknologi finansial (fintech), kepatuhan terhadap regulasi merupakan hal yang sangat penting. Perusahaan yang bergerak di sektor ini sudah tentu bakal menghadapi berbagai regulasi yang dirancang untuk melindungi konsumen, menjaga integritas pasar, dan mencegah kejahatan keuangan.
Kepatuhan layanan keuangan atau financial services compliance bukan hanya sekedar kewajiban hukum. Hal itu juga sangat berdampak signifikan terhadap reputasi perusahaan dan kepercayaan investor.
Di bawah ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu kepatuhan layanan keuangan, mengapa penting dipahami, regulasi utama yang mesti dipatuhi, tantangan yang dihadapi, serta contoh kasus yang relevan.
Apa Itu Kepatuhan Layanan Keuangan?
Kepatuhan layanan keuangan adalah proses untuk memastikan bahwa perusahaan keuangan mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam operasionalnya. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan konsumen, pencegahan pencucian uang, pengawasan terhadap transaksi yang mencurigakan, hingga kewajiban pelaporan tertentu.
Tujuan utama kepatuhan layanan keuangan adalah memastikan keamanan, transparansi, dan kepercayaan, di setiap aspek operasional perusahaan.
Dalam industri yang sudah diatur secara sedemikian rupa ini, pelanggaran terhadap regulasi tidak hanya berdampak pada hukuman denda, tetapi juga kerusakan reputasi yang sulit diperbaiki.
Oleh karena itu, setiap perusahaan di sektor keuangan dan fintech harus memiliki kebijakan kepatuhan yang kuat. Tujuannya adalah memastikan bahwa mereka beroperasi dalam kerangka hukum yang ada.
Mengapa Kepatuhan Layanan Keuangan Penting Dipahami?
Perusahaan wajib memenuhi standar kepatuhan layanan keuangan, terutama yang beroperasi di sektor finansial dan fintech. Lalu, apa pentingnya financial services compliance? Ini beberapa faktor pentingnya kepatuhan pelanggan:
1. Perlindungan konsumen
Perusahaan keuangan mengelola dana masyarakat yang sangat besar. Maka itu, ketidakpatuhan terhadap regulasi berisiko menyebabkan kerugian finansial bagi konsumen. Pada akhirnya, hal itu dapat menghancurkan kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut.
2. Menghindari sanksi hukum
Di Indonesia, bahkan seluruh dunia, pemerintah dan regulator menerapkan aturan ketat untuk industri keuangan. Perusahaan yang tidak mematuhi regulasi akan dikenakan denda cukup besar, atau bahkan tuntutan hukum. Hal itu tentu saja membahayakan kelangsungan bisnis mereka.
3. Meningkatkan daya saing
Perusahaan yang mampu menunjukkan bahwa mereka memiliki sistem kepatuhan yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menarik lebih banyak bisnis. Di sektor fintech, di mana inovasi dan risiko berjalan beriringan, kepatuhan dapat menjadi nilai tambah yang membedakan satu perusahaan dari yang lain.
4. Mencegah kejahatan keuangan
Kepatuhan layanan keuangan yang ketat akan membantu pencegahan berbagai bentuk kejahatan, misalnya pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penipuan. Di era digital, ketika transaksi bisa dilakukan secara cepat dan anonim, pengawasan dan pemantauan ketat menjadi kian penting.
Regulasi tentang Kepatuhan Layanan Keuangan untuk Perusahaan Sektor Finansial
Peraturan tentang kepatuhan layanan keuangan sangat beragam, tergantung pada yurisdiksi dan jenis layanan yang diberikan. Namun, ada beberapa kerangka regulasi utama yang umum diterapkan di seluruh dunia:
1. AML (Anti-Money Laundering) dan CFT (Combating the Financing of Terrorism)
Pada 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Nomor 8/2023 yang memperbarui regulasi tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
Regulasi dari OJK juga mencakup Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) sebagai bentuk penguatan terhadap ancaman keuangan yang kian hari kian kompleks. Semua lembaga keuangan, termasuk fintech, diwajibkan melakukan penilaian risiko dan melaporkan transaksi mencurigakan ke PPATK dengan sistem GoAML.
2. KYC (Know Your Customer)
Prosedur KYC di Indonesia diatur secara ketat. Salah satunya adalah kewajiban bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk melakukan Customer Due Diligence (CDD) terhadap nasabah. Utamanya ialah nasabah yang melakukan transaksi besar, terindikasi transaksi mencurigakan, atau memunyai profil risiko tinggi. Pemenuhan KYC ini juga berlaku bagi fintech yang beroperasi di Indonesia.
3. POJK Nomor 3/2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
POJK Nomor 3/2024 diterbitkan untuk memastikan bahwa inovasi teknologi di sektor keuangan dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik, berintegritas, dan melindungi konsumen. Ini mencakup pengaturan ihwal penggunaan teknologi, misalnya blockchain dan aset digital seperti kripto.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011
Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 mengatur tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum. Di dalam regulasi itu dijelaskan, fungsi kepatuhan adalah memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank, telah sesuai dengan ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi kepatuhan, masih merujuk pada regulasi Bank BI No. 13/2/PBI/2011, menekankan pada peran aktif seluruh elemen perusahaan. Hal itu mencakup upaya pelaksanaan kerangka kerja manajemen risiko dan independensi.
Tantangan dalam Memastikan Kepatuhan
Meskipun teramat penting, upaya memastikan financial services compliance tidak selalu mudah. Berikut beberapa tantangan yang sering dihadapi perusahaan dalam mematuhi kepatuhan layanan keuangan.
1. Perubahan regulasi yang cepat
Industri keuangan berkembang sangat cepat. Pemangku kebijakan pun mesti menyesuaikan aturan dengan perkembangan teknologi dan pasar. Dampaknya, perusahaan sering kali harus menghadapi dinamika regulasi yang cepat.
2. Keterbatasan sumber daya
Bagi startup fintech, sumber daya yang diperlukan untuk membangun dan mengelola program kepatuhan yang kuat bisa jadi amat besar, baik dalam bentuk dana maupun tenaga kerja.
3. Kompleksitas regulasi global
Perusahaan yang beroperasi di banyak negara mesti mematuhi regulasi yang biasanya berlainan, antara satu negara dengan negara lainnya. Ini menciptakan tantangan dalam menjaga keselarasan standar kepatuhan di berbagai yurisdiksi.
4. Teknologi dan keamanan data
Di era perkembangan digital yang semakin ketat, tantangan ihwal keamanan siber, perlindungan data, dan teknologi yang digunakan, menjadi semakin penting, terutama dalam konteks kepatuhan layanan keuangan.
Contoh Kasus tentang Kepatuhan Layanan Keuangan
Contoh nyata tentang pentingnya kepatuhan layanan keuangan dapat dilihat pada kasus Wells Fargo di Amerika Serikat. Pada 2016, bank tersebut didenda miliaran dolar karena skandal karyawan. Seorang pegawai secara tidak sah membuka jutaan akun tanpa sepengetahuan nasabah, yang itu tentu melanggar berbagai regulasi tentang perlindungan konsumen. Ketidakpatuhan berdampak pada hancurnya reputasi Wells Fargo, juga mengakibatkan penurunan nilai saham dan hilangnya kepercayaan investor.
Di sisi lain, Stripe, perusahaan fintech yang berfokus pada pemrosesan pembayaran digital, dikenal karena pendekatannya yang transparan pada kepatuhan regulasi. Dengan memastikan semua aspek memenuhi financial services compliance, Stripe berhasil menarik hati investor dan pelanggan di seluruh dunia.
Oleh karena itu, kepatuhan layanan keuangan merupakan elemen krusial bagi setiap perusahaan di sektor finansial. Untuk bisa memenuhi standar kepatuhan tersebut, perusahaan bisa berkonsultasi dengan ahli keuangan. Salah satunya adalah Manterra yang menyediakan jasa konsultasi inovasi keuangan digital.