Sistem pembayaran di Indonesia terus berkembang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Dalam hal ini, Bank Indonesia (BI) berperan penting dalam mengatur dan mengawasi sistem pembayaran melalui sejumlah Peraturan Bank Indonesia (PBI). Tujuannya tentu saja menciptakan infrastruktur pembayaran yang aman, efisien, dan inovatif.
Regulasi sistem pembayaran di Indonesia secara umum dapat ditemukan dalam PBI No. 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran serta PBI No. 23/6/PBI/2021 yang mengatur Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).
Penyelenggaraan sistem pembayaran yang efisien sangat penting guna menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pertumbuhan bisnis, dan mengatasi tantangan dalam transformasi digital. Lalu, bagaimana PBI sistem pembayaran bisa menunjang keberlangsungan bisnis?
Artikel ini akan mengulas sistem pembayaran di Indonesia sesuai dengan regulasi sebagaimana disebutkan di atas serta tantangan dalam implementasinya.
Bagaimana Sistem Pembayaran di Indonesia Mendukung Operasi Bisnis dan Meningkatkan Efisiensi Transaksi?
Regulasi Bank Indonesia melalui PBI No. 23/11/PBI/2021 menetapkan Standar Nasional Sistem Pembayaran yang bertujuan menciptakan industri pembayaran yang kompetitif dan inovatif, sekaligus mendorong interkoneksi dan interoperabilitas antar-penyelenggara layanan.
Dengan begitu, Payment Service Provider (PSP) dan payment gateway bisa saling terhubung secara efisien dalam memproses transaksi keuangan. Beberapa manfaat sistem pembayaran yang diatur oleh BI dalam mendukung bisnis di Indonesia meliputi:
1. Menunjang kecepatan dan efisiensi transaksi
Dengan standar nasional yang diatur oleh BI, sistem pembayaran dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Integrasi antar-penyedia jasa pembayaran memungkinkan transfer dana secara real-time. Hal ini tentu sangat menguntungkan bisnis e-commerce, fintech, dan sektor lainnya yang membutuhkan efisiensi tinggi dalam proses transaksi.
2. Keamanan transaksi yang terjamin
PBI No. 23/11/PBI/2021 mengharuskan setiap penyelenggara sistem pembayaran untuk mematuhi standar keamanan informasi yang ketat. Dengan begitu, risiko penipuan akan berkurang. Di sisi lain, itu akan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi elektronik
3. Pilihan metode pembayaran yang beragam
Berkat regulasi yang diterapkan oleh BI, konsumen dan bisnis di Indonesia memunyai lebih banyak pilihan dalam metode pembayaran. Di antaranya termasuk transfer bank, dompet digital, dan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
Jenis-jenis metode pembayaran, termasuk payment gateway, telah diatur dalam standar nasional. Diversifikasi ini berguna membantu bisnis untuk menarik lebih banyak konsumen dan meningkatkan inklusi keuangan.
4. Mempermudah bisnis dan meningkatkan keamanan
Secara keseluruhan, dengan adanya regulasi sistem pembayaran yang jelas dari Bank Indonesia, operasi bisnis di Indonesia semakin dipermudah, sementara keamanan dan efisiensi transaksi terus ditingkatkan.
Apa Saja Tantangan dalam Mengimplementasikan Sistem Pembayaran?
Meskipun regulasi dari Bank Indonesia mendukung ekosistem yang efisien, implementasi sistem pembayaran yang sesuai regulasi tetap menghadapi beberapa tantangan. Berikut beberapa tantangan yang dimaksud.
1. Kepatuhan terhadap standar nasional
PBI No. 23/11/PBI/2021 mewajibkan penyedia jasa sistem pembayaran untuk mematuhi standar teknis, keamanan, dan interoperabilitas yang ditetapkan oleh BI. Penyesuaian dengan standar ini memerlukan investasi besar pada teknologi dan infrastruktur, terutama bagi PJP yang baru.
2. Persyaratan perizinan yang ketat
Berdasarkan PBI No. 23/6/PBI/2021, PJP harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk mendapatkan izin, termasuk aspek kelembagaan, manajemen risiko, dan sistem informasi yang andal. Proses perizinan ini dapat memakan waktu dan membutuhkan sumber daya manusia kompeten.
3. Keamanan data
Ancaman siber tetap menjadi tantangan utama bagi PJP. Meskipun PBI telah menetapkan standar keamanan yang ketat, peningkatan serangan siber membuat Payment Service Provider (PSP) harus selalu beradaptasi dengan teknologi keamanan terbaru.
4. Integrasi teknologi
Banyak PJP yang menghadapi tantangan ketika harus mengintegrasikan sistemnya dengan berbagai lembaga keuangan dan penyedia layanan pembayaran lainnya. Interoperabilitas dan interkoneksi yang diatur oleh BI memerlukan pengembangan teknologi secara berkelanjutan.
Bagaimana Cara Mengatasi Tantangan Implementasi Sistem Pembayaran Sesuai Regulasi?
Untuk mengatasi tantangan-tantangan sebagaimana disebutkan di atas, ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh PJP. Berikut beberapa di antaranya.
1. Meningkatkan pemahaman terkait regulasi
Setiap PJP harus memiliki pemahaman mendalam ihwal peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh BI, terutama PBI No. 23/6/PBI/2021. Melibatkan konsultan yang ahli dalam peraturan sistem pembayaran dapat membantu mempermudah proses kepatuhan. Salah satunya berkonsultasi dengan Manterra.
2. Investasi pada keamanan teknologi
Payment service provider harus memastikan bahwa sistem keamanan mereka selalu diperbarui guna melindungi data pelanggan dari hacker dan ancaman siber lainnya. Ini termasuk penggunaan teknologi, misalnya enkripsi data, firewall, dan otentikasi ganda.
3. Kolaborasi dengan BI
Mengikuti sosialisasi dan pelatihan yang digelar oleh BI bakal membantu PJP memahami perubahan regulasi secara lebih baik, termasuk bagaimana standar nasional dapat diterapkan dalam operasional mereka.
4. Pengembangan sumber daya manusia
Dalam rangka memenuhi persyaratan manajemen risiko dan sistem informasi, PSP harus melatih sumber daya manusia secara berkelanjutan, memastikan mereka dapat mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi terkini.
Bagaimana PJP Membutuhkan Bantuan Advisor dalam Perizinan Lisensi yang Diakui oleh Bank Indonesia?
Jika ingin mendapat izin sebagai PJP, perusahaan harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan dalam PBI No. 23/6/PBI/2021. Proses ini sering kali memerlukan bantuan dari advisor yang berpengalaman dalam perizinan sistem pembayaran. Beberapa peran penting advisor dalam proses perizinan yaitu:
1. Memahami Kompleksitas Peraturan
Advisor yang memiliki keahlian dalam regulasi sistem pembayaran dapat membantu PJP mempersiapkan dokumen dan memproses izin dengan lebih efisien pada Bank Indonesia.
2. Memangkas waktu proses perizinan
Dengan bantuan advisor, PJP dapat mempercepat proses perizinan dengan memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sebelum mengajukan izin.
3. Mengurangi risiko kesalahan administratif
Advisor juga membantu menghindari kesalahan dalam pengajuan dokumen yang bisa menghambat proses izin.
4. Menjaga kepatuhan terhadap regulasi secara berkelanjutan
Setelah mendapatkan lisensi, advisor dapat terus memantau perubahan peraturan dan membantu PJP untuk selalu mematuhi standar yang ditetapkan oleh BI.
Mengingat pentingnya peran advisor bagi penyedia jasa pembayaran, perusahaan dapat menggunakan jasa dari Manterra.